Pajak Bertambah, Bansos Ditambah: Langkah Solutif atau Problematik?

Pajak Bertambah, Bansos Ditambah: Langkah Solutif atau Problematik?

Alfitri Rasha

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 11% resmi dinaikkan menjadi 12% per 1 Januari 2025. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah rencana penambahan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat untuk menghadapi situasi tersebut. Namun, apakah langkah tersebut sudah bersifat soluktif?

 

Kondisi Perekonomian Indonesia

Hal pertama yang perlu diketahui adalah kenaikan PPN diberlakukan saat perekonomian Indonesia masih belum pulih sepenuhnya. Negeri ini masih digentayangi oleh dampak negatif Covid-19 yang masih berlaku hingga saat ini, yakni PHK (pemutusan hubungan kerja) massal yang dialami ribuan pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sejak Januari-Oktober 2024 pegawai yang di-PHK sudah tembus lebih dari 63 ribu orang, tepatnya 63.947.

 

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi deflasi atau penurunan harga selama lima bulan bertubi-tubi sejak Mei-September 2024 lalu. Kenaikan PPN juga sudah berulang kali mendapatkan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga para penggemar dunia Jepang (wibu) dan Korea (K-Popers) sudah sama-sama melontarkan penolakan mereka baik secara langsung dengan mendatangi Istana Merdeka maupun melalui media maya.

 

Alam Indonesia yang Dikeruk Asing

Hal kedua yang perlu dipahami adalah negeri yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau ini sudah dikenal luas memiliki banyak keanekaragaman hayati maupun non-hayati. Sebelum melalui perhitungan yang matematis saja—dengan fakta bahwa negara ini memiliki banyak pulau—sudah dapat ditebak dengan mudah bahwa negara ini memiliki kekayaan alam yang melimpah.

 

Akan tetapi, fakta justru mengatakan bahwa negeri ini sangat bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan utamanya. Sedangkan kekayaan alam menjadi sumber pendapatan kedua yang biasa disebut sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ini merupakan fakta yang benar-benar disayangkan. Alih-alih memanfaatkan secara maksimal potensi kekayaan alam milik negeri, para penguasa justru terkesan lebih memilih memeras uang dari keringat rakyatnya sendiri.

 

Ditambah lagi adanya dampak negatif pada lingkungan yang justru menyasar warga lokal. Ada banyak sekali masyarakat yang tinggal di daerah penghasil kekayaan alam, tapi justru tidak dapat merasakan atau dihalangi untuk merasakan kekayaan alam tersebut. Fenomena ini bersumber karena pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak bertanggung jawab oleh pihak asing dengan melibatkan peran pemerintah di dalamnya. Alhasil, masyarakat yang selama ini berkehidupan dengan tumbuh bersama alam justru menanggung dampak negatif saat alam sudah rusak. Contoh dari kejadian ini adalah konflik Wadas, konflik yang dialami Suku Awyu di Papua, konflik Rempang, dan lain sebagainya.

 

Apakah Penambahan Bansos adalah Langkah Efektif?

Bansos merupakan bantuan yang didasari tujuan positif dari pemerintah, yakni untuk membantu rakyatnya yang mengalami kesulitan ekonomi. Akan tetapi, pemerintah juga perlu mengingat bahwa bansos diturunkan sebagai langkah mereka menghadapi rantai kemiskinan struktural yang ada di Indonesia. merupakan bantuan yang lahir dari niat baik pemerintah untuk membantu rakyatnya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Akan tetapi, pemerintah juga perlu mengingat bahwa kesulitan ekonomi yang dialami rakyat juga dipengaruhi oleh campur tangan mereka yang belum mampu melayani rakyat dengan baik. Niat baik yang tercermin melalui bansos hanya terealisasikan dalam jangka waktu tertentu, bukan memberikan solusi jangka panjang. Dengan begitu, bansos bukan merupakan langkah yang solutif untuk mengentaskan kemiskinan struktural yang ada di Indonesia.

 

Langkah yang Solutif Apa?

Telah diketahui bersama bahwa mayoritas WNI—termasuk politikus negeri—merupakan pemeluk agama Islam. Hal ini tercermin dari gelar negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang disandang Indonesia sebelum sekarang digantikan oleh Pakistan. Hal yang kemungkinan jarang disadari dan diterapkan oleh mayoritas Muslim adalah fakta tentang kompleksnya agama Islam dalam memberikan petunjuk untuk manusia menjalani kehidupan.

 

Saat ini, dunia hanya menganggap agama sebagai ritual keagamaan saja, bukan panduan berkehidupan. Islam belum diterapkan secara menyeluruh (kaffah). Dengan begitu, tak heran bahwa meski masyarakat Indonesia mayoritas Muslim, namun kejahatan atau kemaksiatan masih merajalela di masyarakat.

Contoh kecilnya dapat diambil dari kasus pembunuhan atau kekerasan antaranggota keluarga yang mulanya merupakan hal tabu atau terkutuk, kini sudah menjadi hal biasa yang disajikan di televisi.

 

Melalui penerapan Islam secara kaffah, negara tidak akan semena-mena memungut pajak dari rakyat. Pajak juga bukan sumber pendapatan utama negara karena pemasukan negara berasal dari baitulmal (kas negara). Mengutip dari kitab An-Nizham al-Iqtishady fi Al-Islam karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, sumber pemasukan baitulmal berasal dari fai, ganimah, anfal, kharaj, jizyah, pemasukan dari hak milik umum (bentuknya beragam), pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang, serta harta zakat.

 

Adapun pajak di dalam Islam tidak serta merta dihapuskan. Pajak tetap diberlakukan, tapi hanya jika negara memang tengah membutuhkan pemasukan yang besar untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat wajib dan keadaan baitulmal tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

 

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa umat Muslim perlu untuk menerapkan Islam secara kaffah dalam hidupnya. Dengan begitu, biidznillah akan terwujud tatanan masyarakat yang bertakwa dan berbudi pekerti luhur.

 

Sayangnya, kuatnya pengaruh sistem sekulerisme saat ini seolah membungkam siapa saja yang hendak mendakwahkan penerapan syariat secara kaffah dengan menyematkan beragam sebutan, seperti radikal atau ekstrimis. Padahal, tokoh atau oknum yang dianggap radikal tersebut tidak memiliki riwayat kejahatan, seperti korupsi, perdagangan manusia, pembunuhan, kekerasan, dan lainnya.

Wallahu’alam bish-shawwab

from Suara Inqilabi https://ift.tt/U0DY7i4
January 02, 2025 at 01:31PM

Bagikan Artikel ini