BERBAGAI BENCANA TERUS MELANDA, UMAT BUTUH SOLUSI TUNTAS

BERBAGAI BENCANA TERUS MELANDA, UMAT BUTUH SOLUSI TUNTAS
Oleh : Enung Nurhayati

Sejumlah bencana alam, seperti banjir, longsor, dan angin kencang, melanda kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebagai langkah tanggap, Pemerintah Kabupaten Bandung (Pemkab) menetapkan status tanggap darurat bencana di enam kecamatan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Uka Suska, menjelaskan, status darurat bencana berlaku selama tujuh hari, mulai dari 7 November hingga 13 November 2024.
Subhanalloh, semua realita di atas semoga menjadi muhasabah bagi seluruh rakyat negeri ini, dan bisa lebih menyadari, bahwa ada yang salah dengan pengurusan wilayah negeri yang luar biasa indah ini.
Berulangnya bencana yang memakan banyak korban menunjukkan bahwa kita butuh upaya mitigasi komprehensif agar bisa optimal mencegah bencana dan menyelamatkan masyarakat. Kita harus melihat persoalan bukan hanya pada aspek hilir, yaitu penyelesaian setelah bencana terjadi. Namun, kita perlu merunut ke aspek hulu (penyebab bencana) sehingga kita mendapatkan solusi preventif yang efektif. Sejatinya, bencana terjadi bukan hanya karena faktor alam berupa curah hujan yang tinggi, tetapi berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan negara selama ini yang destruktif. Misalnya, ketika negara membiarkan penebangan hutan secara berlebihan, tentu akibatnya adalah bencana banjir. Juga penggunaan kawasan hutan yang rawan bencana untuk aktivitas wisata, tentu membahayakan banyak nyawa.
Miris, selama ini kebijakan pembangunan berlangsung eksploitatif sehingga memberikan dampak buruk pada lingkungan. Pemerintah hanya peduli pada penggenjotan ekonomi dan abai pada kelestarian lingkungan, padahal keuntungan ekonomi yang diperoleh tidak sebanding dengan kerugian yang ditanggung akibat kerusakan lingkungan.
Pembangunan yang eksploitatif merupakan ciri khas pembangunan kapitalistik yang menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utama. Negara hanya mementingkan pendapatan negara dari pajak yang disetor para pengusaha, tetapi menutup mata terhadap kerusakan parah yang mereka akibatkan. Lebih parah lagi, oknum-oknum aparat menjadi beking perusakan lingkungan demi keuntungan pribadi berupa uang pelicin. Alhasil, kebijakan pembangunan eksploitatif ini menjadikan negeri ini langganan bencana. Bencana ini akan terus terjadi pada masa depan jika tidak kita hentikan dengan mengubah arah pembangunan negara

Akar Masalah Bencana
Bencana yang terjadi tidak terlepas dari sistem yang dianut negeri ini, sudah berulang kali ganti kepemimpinan (bupati dalam hal ini), namun tidak ada kebijakan yang mengarah pada solusi tuntas untuk mengatasi masalah bencana ini. Patut kita pertanyakan, apa yang salah ?
Ketika kita berfikir secara mendalam, kita akan memahami bahwa bergantinya pemimpin suatu wilayah atau negeri tidak berbanding lurus dengan perubahan kebijakan yang mengakar di wilayah tersebut. Kenapa demikian, karena hanya pemimpinnya yang berganti, sedangkan sistem yang dianut negeri ini yang merupakan dasar pijakan terjadinya kebijakan tetap dengan kefasadannya, yakni sekuler kapitalisme. oleh karena itu solusi utamanya harus adalah revolusi sistem secara menyeluruh, yakni dengan mengganti sistem fasad yang kini diterapkan, diganti dengan penerapan sistem yang shahih yang bersumber dari Sang Kholiq yakni penerapan syariat Islam secara kaaffah dalam institusi yang Allah SWT ridhoi.
Selain dari permasalahan sistem, penyebab lain banyaknya bencana di negeri ini khususnya Kab. Bandung,  tidak terlepas dari kebijakan yang dilontarkan pemerintah setempat dalam melaksanakan berbagai pembangunan. Kesalahan dalam kebijakan pelaksanaan pembangunan berefek yang luar biasa bagi keselamatan kebanyakan umat manusia.

Hanya dengan Islam, semua masalah tuntas
Pembangunan di dalam sistem Islam ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan rakyat dan penjagaan kelestarian alam. Keduanya diperhatikan, tidak ada yang diabaikan. Negara menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat di aspek ekonomi dan sekaligus penjagaan lingkungan karena keduanya sama-sama bagian dari riayah (pengurusan) negara terhadap rakyat.
Mitigasi bencana dalam Islampun luar biasa, tidak bolehnya wilayah resapan air dijadikan area wisata atau proyek pembangunan, melainkan harus dilindungi dari dua hal tersebut, karena setiap ada proyek pembangunan akan terjadi penebangan hutan secara masif, itulah salah stau penyebab banjir dan longsor.
Di sinilah pentingnya pemimpin yang amanah, dalam setiap mengeluarkan kebijakan selalu dikaitkan dengan penghisaban. Karena pada dasarnya, semua bencana adalah ulah kaki tangan manusia sendiri. Seperti firman Allah SWT :
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS-Ar-Ruum: 41)
Demikianlah sistem Islam mengatur urusan umatnya, dan hal ini tidak bisa terlaksana tanpa tegaknya satu institusi yang Allah SWT Ridhoi, yakni Khilafah ala minhajjnubuwwah. Wallohualam bishowab.

from Suara Inqilabi https://ift.tt/Hj39B8E
November 22, 2024 at 08:52AM

Bagikan Artikel ini