Banjir Barang Murah China, Islam Melindungi Industri Dalam Negeri

Banjir Barang Murah China, Islam Melindungi Industri Dalam Negeri

Oleh : Supartini Gusniawati, S.Pd

Menteri Keuangan atau Menkeu AS, Janet Yellen mengatakan, bahwa pasar negara berkembang, termasuk beberapa negara G20, berbagi keprihatinannya tentang kelebihan kapasitas industri China. Yellen juga mendorong, untuk memberikan tekanan kepada Beijing agar mengubah model ekonominya. (Sindonews.com, 28/7/2024)

Dalam hal ini, Kekhawatiran juga muncul dari Ekonom Universitas Brawijaya, Wildan Syafitri. Ia mengungkapkan bahwa Perubahan selera pasar yang cepat serta potensi pasar di masa mendatang bisa diadaptasi dengan baik oleh manufaktur China dan didukung oleh infrastruktur yang baik dan kemudahan investasi. Jika kondisi ini berlangsung terus maka lambat laun akan mematikan industri dalam negeri. Industri dalam negeri perlu lebih baik beradaptasi dengan tren permintaan pasar dan regulasi. Pemerintah perlu menjaga industri dalam negeri dari serangan impor ini. (cnbcindonesia.com, 26/07/2024)

Menyikapi hal ini, kondisi yang terjadi tidak lepas dari peran China Asean Free Trade Area (CAFTA) yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2017 dan diimplementasikan pada tanggal 1 Agustus 2019. CAPTA merupakan perjanjian multilateral dengan tujuan mewujudkan kawasan perdagangan bebas antara China dengan negara-negara ASEAN. Awal mula berdirinya CAFTA adalah keinginan China dan negara-negaea ASEAN untuk bekerja sama dalam perdagangan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka.

Dampak baik dari CAPTA seperti semakin luasnya pasar ekspor komoditas Indonesia, dibayang-bayangi oleh beberapa dampak buruk yang lebih berbahaya. Diantaranya, menurunnya harga produk barang maupun jasa karena dihapusnya bea cukai, terancamnya eksistensi industri dalam negeri serta terjadinya eksploitasi besar-besaran sumber daya alam di Indonesia. Ditambah lagi dengan keadaan literasi finansial/keuangan yang rendah memberikan dampak yang buruk pula pada individu. Seperti Data yang diperoleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada 2022, menunjukkan dari skala 5, indeks literasi digital masyarakat Indonesia ada di angka 3,54.

Di tahun yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan survei, yang menyatakan masih ada gap sebesar 35 persen antara literasi keuangan dan inklusi keuangan Tanah Air. Menurut Diana Yumanta, Kepala Grup Pengembangan UMKM dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia (BI), salah satu alasannya adalah masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan data.

Menyikapi keadaan ini Islam sebagai ideology yang shohih, dalam syariatnya yang agung dan sempurna memiliki gambaran komprehensif dalam menjalin sebuah hubungan dengan luar negeri dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Prinsip utama dalam menjalin semua subsistem negara, termasuk dalam sistem perdagangan luar negeri, adalah mengimplementasikan regulasi yang berasal dari akidah Islam.

Islam sangat memperhatikan dengan siapa saja negara boleh memiliki hubungan perjanjian. Seperti, negara di dalam Islam boleh melakukan perjanjian termasuk dalam perdagangan hanya dengan negara kafir muahid dan kafir dzimmi (kafir yang tidak memusuhi Islam), sedangkan dengan negara kafir harbi (kafir yang memusuhi Islam) jelas tidak boleh memiliki hubungan perjanjian apapun. Penguasa jelas-jelas berdosa jika hal itu terjadi.

Itupun jika diperlukan ada hubungan perdagangan luar negeri. Karena negara di dalam Islam tidak boleh bergantung kepada asing, melainkan harus menjadi negara mandiri yang mengoptimalkan segenap potensi di dalam negerinya baik SDA ataupun SDM nya sesuai tuntunan syariat Islam.

Sehingga, negara akan tetap mengutamakan perlindungan industri dalam negeri dengan kualitas industri sebagai adidaya, yakni bukan industri ecek-ecek melainkan sampai mandiri dalam industri kelas berat. Negara pula berupaya menjamin iklim usaha yang kondusif dan aman untuk rakyat dan membuat kebijakan yang menjamin kesejahteraan rakyat sehingga memiliki daya beli tinggi dan edukasi sehingga rakyat bijak dalam hal konsumsi.

Sebagai ideologi, Semua hal itu tertuang lengkap dalam konsep Islam yakni Al Qur’an dan As Sunnah. Namun, hanya akan menjadi konsep manakala tidak diterapkan melalui thoriqoh yakni negara Islam. Maka sejatinya untuk melawan atau menekan China dalam mengubah model ekonominya hanya akan mampu dilakukan oleh negara Islam yang benar-benar menjadikan Islam sebagai ideologinya baik secara fikroh maupun thoriqoh dalam bernegara.

Wallahu a’lam Bish-shawwab

from Suara Inqilabi https://ift.tt/HBQ5xZ7
August 07, 2024 at 04:55AM

Bagikan Artikel ini