Penembakan terhadap PMI, Di Mana Peran Negara?

Penembakan terhadap PMI, Di Mana Peran Negara?

Oleh : Dwi Jayanti (Generasi Peduli Umat)

“Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak.” Peribahasa ini mungkin dapat menggambarkan peristiwa yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Niat hati ingin mencari nafkah bagi keluarga di rumah, tetapi justru harus berakhir dengan meregang nyawa. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan di benak banyak masyarakat: di manakah peran negara?

Beberapa waktu lalu, masyarakat dikejutkan dengan berita penembakan terhadap PMI di Malaysia. Insiden ini terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat dini hari sekitar pukul 03.00 waktu setempat. Dalam kejadian ini, dilaporkan satu orang tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka (Tirto.id, 24/1/2025).

Dilansir dari CNA Indonesia, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI, insiden penembakan ini melibatkan kapal patroli milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Berdasarkan kronologi yang diperoleh dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki sebuah kapal yang diduga membawa warga negara Indonesia (WNI) yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Penembakan dilakukan oleh APMM setelah penumpang kapal dituduh melakukan perlawanan dengan senjata tajam dan menabrak kapal patroli.

Merespons insiden ini, KBRI Kuala Lumpur mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Malaysia. Nota tersebut berisi permintaan akses konsuler serta investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan ini (CNA Indonesia, 27/1/2025).

Perlindungan bagi PMI yang Masih Lemah

Kasus penembakan ini semakin menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap PMI. Hal ini menyingkap fakta bahwa perlindungan bagi PMI masih belum terselesaikan secara optimal. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum mampu menangani permasalahan ini dengan baik, dan ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

Penyelesaian kasus semacam ini seharusnya tidak hanya terbatas pada pengiriman nota protes diplomatik. Pemerintah juga harus mendesak agar kasus ini ditangani secara adil. Kasus ini menjadi bukti nyata kelalaian pemerintah dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Mengapa demikian?

Masalah ini terjadi karena pemerintah tidak menjamin adanya mekanisme perlindungan yang baik dan tidak berbelit. Seharusnya, pemerintah memastikan bahwa para PMI mendapatkan perlindungan yang layak. Namun, sayangnya, negara tidak melakukan hal tersebut, sehingga banyak kasus serupa terus berulang.

Masalah ini semakin diperparah dengan abainya pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya. Minimnya lapangan pekerjaan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah yang membuat masyarakat nekat menjadi pekerja migran di luar negeri, meskipun dengan risiko tinggi.

Seharusnya, negara mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya serta mengurangi jumlah PMI dengan memperketat pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Langkah ini dapat membantu menekan angka pekerja migran ilegal.

Inilah dampak sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan saat ini menjadikan kekayaan alam negara hanya dikelola oleh segelintir orang. Akibatnya, rakyat semakin sulit secara ekonomi dan semakin terjebak dalam kemiskinan.

Negara Lebih Mementingkan Devisa daripada Nyawa Rakyat?

Tidak dapat dimungkiri bahwa pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembangunan berbasis kapitalisme. Alih-alih menjamin kesejahteraan rakyat, pemerintah justru lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi dan pemasukan devisa.

Kesalahan mendasar dalam sulitnya memberikan perlindungan terhadap PMI adalah mindset kapitalistik. Rakyat tidak dipandang sebagai pihak yang harus diurus dan disejahterakan, melainkan sebagai tenaga kerja yang harus menguntungkan negara. Pemerintah terus mendorong pengiriman tenaga kerja ke luar negeri agar remitansi (pengiriman uang dari luar negeri) tetap mengalir ke dalam negeri, menambah devisa, dan membantu perdagangan internasional serta pembayaran utang negara.

Selama arah pandang kapitalisme ini tetap diambil, negara tidak akan mampu memberikan perlindungan yang layak bagi PMI. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan Islam.

Sistem Islam sebagai Solusi Perlindungan bagi Rakyat

Berbeda dengan kapitalisme, sistem pemerintahan Islam akan melindungi rakyatnya secara menyeluruh, baik jiwa maupun harta mereka. Islam menjamin keamanan setiap individu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Keadilan ditegakkan bagi setiap rakyat yang mengalami perlakuan sewenang-wenang, dan negara akan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi.

Sistem Islam juga menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyat, seperti sandang, pangan, dan papan. Negara berkewajiban memberikan pelayanan terbaik bagi rakyatnya, termasuk dalam hal kemudahan mendapatkan pekerjaan melalui kebijakan ekonomi yang tepat.

Selain itu, Islam memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan publik, termasuk kesehatan dan keamanan, adalah tanggung jawab mutlak negara. Dengan sistem ini, setiap individu akan mendapatkan hak-haknya secara adil dan berkualitas.

Dalam sistem Islam, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan transparan. Negara bertanggung jawab mengelola kekayaan alam demi kepentingan rakyat, bukan untuk segelintir pihak yang berkuasa. Hasil dari pengelolaan ini digunakan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat dan menciptakan kondisi ekonomi yang stabil serta merata.

Butuh Sistem Islam dalam Kepemimpinan Negara

Semua solusi di atas hanya dapat terealisasi jika Daulah Khilafah Islamiyah ditegakkan. Dalam sistem ini, seorang khalifah akan mengurus setiap urusan rakyatnya dengan penuh tanggung jawab.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari)

“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR. Muttafaqun ‘Alaih)

Selama sistem kapitalisme masih diterapkan, perlindungan bagi PMI akan tetap menjadi masalah yang berulang. Hanya dengan kembali kepada sistem Islam, negara dapat benar-benar memastikan kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh rakyatnya.

Wallahu a’lam bish-shawab.

from Suara Inqilabi https://ift.tt/9qsIWSv
February 14, 2025 at 08:06AM

Bagikan Artikel ini