Pajak Meningkat, Rakyat Melarat
Pajak Meningkat, Rakyat Melarat
Oleh Leni Anisa
Muslimah Peduli Umat
Dilansir dari Kontan.co.id, Jakarta, seluruh elemen masyarakat turun ke jalan menolak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Barang apa saja yang akan dipungut, lalu apa dampaknya bagi masyarakat?
Penolakan PPN 12% juga dilakukan oleh mahasiswa. Diberitakan Kompas.com, seluruh aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) melakukan unjuk rasa menolak kebijakan PPN 12%, di samping patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta pusat, Jumat (27/12/2024).
Banyak sejumlah poster yang berisi aspirasi dan tuntutan. “Utangmu urusanmu, utang negara ya urusanmu”. Bunyi salah satu poster yang bergambarkan siluet menyerupai Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menteri keuangan Sri Mulyani juga memberikan sinyal kuat bahwa, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang diamanatkan Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) naik menjadi 12% mulai Januari akan tetap dilaksanakan, dilansir CNBC Indonesia (25/11/24).
Pajak dalam sistem ekonomi kapitalisme mempunyai peran yang sangat penting, salah satunya sebagai sarana untuk mendapatkan penerimaan negara.
Faktanya, pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum.
Berapa besarnya tarif pajak yang adil, menjadi sangat relatif. Pajak pertambahan nilai (PPN) yang diterapkan hampir pada semua barang maupun jasa yang diperdagangkan, sehingga memperlakukan orang kaya dan miskin sama dalam beban membayar pajak. Dan masyarakat di negara kapitalisme juga sangat sulit untuk membayar pajak secara tepat waktu, karena aturan pajak yang kadang-kadang berubah dan membuat warga sulit untuk memahaminya.
Di dalam sistem kapitalisme, pajak adalah salah satu cara pemerintah untuk mengatur distribusi kekayaan dan sumber penerimaan negara. Bahkan pajak juga dianggap sebagai alat untuk menjaga stabilitasi ekonomi dan mengontrol inflasi. Sehingga, pajak dan sistem kapitalisme gagal dalam menyejahterakan rakyatnya.
Setiap tahunnya APBN mengalami defisit anggaran, yang berarti pengeluaran selalu lebih banyak dari pada yang diterima.
Anggaran negara selalu berkurang dengan utang yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain utang luar negeri, alat pembiayaan APBN juga dari utang domestik.
Tujuan negara berutang adalah untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur. Sehingga kedua utang tersebut dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan masyarakat harus menanggung tingginya biaya ekonomi yang mengakibatkan rendahnya daya saing nasional.
Di dalam gagasan Islam, masalah pembentukan APBN sangat berbeda dengan APBN dalam sistem kapitalisme. Dalam hal sumber daya utama pendapatannya dan cara pembelanjaan pun berbeda.
Dalam negara Islam, sumber APBN atau kas baitulmal sama sekali tidak bergantung pada pajak, syariat Islam mengatur sumber utama penerimaan negara untuk kas baitulmal.
Dalam aturan pembelanjaan APBN khilafah dibuat oleh khalifah tanpa meminta persetujuan majelis umat, tidak seperti dalam sistem kapitalisme.
Wallahualam bissawab.
from Suara Inqilabi https://ift.tt/x3izdMn
January 08, 2025 at 08:45PM
Belum ada Komentar untuk "Pajak Meningkat, Rakyat Melarat"
Posting Komentar