Jabatan dalam Genggaman Sistem Demokrasi

Jabatan dalam Genggaman Sistem Demokrasi

Siti Aisah

(Praktisi Pendidikan Kabupaten Subang)

Membantu tanpa pamrih, inilah ungkapan yang dirasa kurang cocok buat kondisi para relawan kepada panutan yang bertanding di Meja Demokrasi. Para aktivis relawan yang tanpa pamrih itu ternyata mengharapkan lirikan sang majikan, ketika sang majikan sudah duduk manis di kursi Demokrasi.

Oleh sebab itu, tak ayal Ada pendapat yang mengisukan bahwa saat ini akan Ada sejumlah kementrian baru, hanya karena tanda balas budi. Wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet pemerintahan saat ini, hal itu akan berbanding lurus dengan anggaran yang ikut membengkak. Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebutkan masyarakat hanya bisa menunggu kebijakan dari presiden terpilih tersebut, Karena menentukan jumlah nomenklatur kementerian adalah hak prerogatif presiden.

“Semua kan belum tahu, apakah benar ada 44 kementerian seperti kata Ketua MPR Bambang Soesatyo atau di bawah itu, jadi lihat saja nanti,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR)

Beliau pun menuturkan Prabowo tidak boleh gegabah menentukan jumlah kementerian yang dipimpinnya, meskipun Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah mengatakan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBN) 2025 menjamin keleluasaan untuk menambah jumlah kementerian. (nasional.tempo.com, 27/09/2024)

Beginilah demokrasi, kalimat kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat adalah jargon kosong. Setiap kali pemerintah yang hasil pemilu terpilih, maka yang paling besar mendapatkan keuntungan adalah parpol pemenang pemilu dan para pendukungnya. Sementara rakyat terus diabaikan.

Harap-harap cemas. Itulah barangkali yang menggelayuti hati dan pikiran sebagian elit politik negeri ini menjelang pemerintahan baru. Sebagaimana diketahui, pelantikan presiden dan wakil presiden baru, sekaligus pembentukan kabinet baru, tinggal menghitung hari. Presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres beberapa waktu lalu—meski sempat dibayang-bayangi tudingan kecurangan brutal, massif dan terstruktur—tentu amat berharap pelantikan keduanya tidak menghadapi hambatan dan gangguan.

Para tokoh dan elit parpol, baik yang masih menjabat ataupun yang belum menjabat, juga sama-sama berharap. Yang sedang menjabat berharap besar dapat kembali menjabat. Tidak tergusur dari pemerintahan. Yang belum menjabat tentu amat berharap kali ini mendapat jabatan. Karena itu masing-masing parpol dan elitnya saling bermanuver. Yang awalnya kontra rejim, sekarang berusaha melakukan rekonsiliasi. Tentu demi jabatan dan kekuasaan. Yang selama ini pro rejim, apalagi merasa sudah ‘berdarah-darah’ berjuang memenangkan Pilpres, tentu tak akan rela begitu saja tersingkir dari arena rebutan jabatan dan kekuasaan. Masing-masing melakukan lobi-lobi. Tak peduli harus menjilat sana-sini. Bahkan masing-masing melakukan berbagai intrik. Tak peduli saling sikut demi sebuah kursi.

Begitulah realitas politik demokrasi sekular hari ini. Banyak kalangan telah diperbudak nafsu jabatan dan kekuasaan. Untuk itu mereka sering tak peduli halal-haram, baik-buruk atau benar-salah. Tak peduli untuk itu mereka harus mengorbankan idealisme. Bahkan tak peduli untuk itu mereka harus mengorbankan rakyat kebanyakan. Yang penting jabatan dan kekuasaan ada dalam genggaman.

Wallahu’alam bish-shawwab

 

 

 

 

 

from Suara Inqilabi https://ift.tt/YqWxkKO
October 04, 2024 at 05:04AM

Bagikan Artikel ini