Demi Kekuasaan Pinjaman pun Jadi Pilihan

Demi Kekuasaan Pinjaman pun Jadi Pilihan

Oleh Irma Faryanti 

Pegiat Literasi 

 

Aksi ramai-ramai menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan beberapa waktu lalu, santer dibicarakan. Hal itu dilakukan oleh sejumlah anggota DPRD di Jawa Timur usai menjalani proses pelantikan. Hal ini disayangkan oleh pengamat politik Universitas Brawijaya, Prof. Anang Sujoko yang menilai langkah para anggota legislatif ini menegaskan betapa mahalnya biaya proses demokrasi sehingga begitu membebani.

 

Lebih lanjut Anang mengatakan bahwa untuk menjadi bakal calon legislatif, pengeluaran yang dibutuhkan bukan sekedar ratusan juta melainkan bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar. Bahkan untuk bisa memenangkan kontestasi, akan selalu ada praktik uang di lapangan dengan jumlah uang tidak sedikit. Hal ini pasti terjadi, mengingat diperlukannya pengadaan alat-alat kampanye. (Detikjatim. 7 September 2024)

 

Disamping alat-alat, diperlukan juga tim sukses untuk memuluskan jalan bagi mereka menuju jabatan yang diinginkan. Selain itu juga ada biaya merawat konstituen beserta program peningkatan loyalitasnya. Semua itu tidaklah murah sehingga memaksa mereka untuk meminjam modal baik kepada personal maupun perbankan. Untuk mengembalikan modal kampanye, maka tindakan menggadaikan SK menjadi solusi yang bisa diandalkan.

 

Menggadaikan SK tidak hanya terjadi di Jawa Timur, 10 dari 50 orang anggota DPRD Subang periode 2024-2029 pun melakukan hal yang sama. Pinjaman yang dilakukan berkisar Rp500 juta hingga 1 miliar. Tatang Supriatna selaku Sekretaris Dewan (Setwan) Subang membenarkan akan hal itu. Pinjaman akan dilunasi secara berangsur maksimal lima tahun atau selama masa bakti dengan mekanisme potongan gaji sebesar 50 persen. Namun ia memastikan bahwa peminjaman itu dilakukan untuk urusan pribadi, bukan berkaitan dengan fraksi atau partai. Dan Setwan hanya sekedar memfasilitasi saja.

 

Apapun alasannya, aksi para wakil rakyat ini dirasa sangat miris. Demi meraih tampuk kekuasaan segala cara dilakukan, belum lagi gaya hidup konsumtif dan bergelimang kemewahan seolah menjadi standar kebahagiaan. Jabatan yang tinggi akan mewujudkan itu semua walau pada awalnya harus terjerat utang berbunga. Inilah realita hidup dalam naungan kapitalis sekuler. Hedonisme menjadi pemandangan biasa dan tidak lagi dianggap tabu, menggadaikan SK pun dilakukan tanpa malu-malu.

 

Gaya hidup mewah yang terbayang saat menjabat membuat mereka lupa akan tugasnya sebagai wakil rakyat. Setelah kedudukan diraih mereka justru menampakkan loyalitasnya kepada para oligarki, bekerja bagi pemilik modal yang menopang dana untuk bersaing di bursa kontestasi. Rakyat pun harus menyaksikan wakilnya berangkulan mewujudkan kepentingan para pengusaha, melalui terwujudnya berbagai regulasi yang menguntungkan kepentingannya. Contoh dengan terbitnya UU penanaman modal, kebijakan reklamasi, omnibus law, akuisisi lahan di Rempang, dan lain sebagainya. Nyatanya semua itu lebih berpihak pada korporat dari pada rakyat. Maka tidak heran jika kepercayaan masyarakat pun kian memudar kepada para pemimpinnya.

 

Gambaran wakil rakyat ini sangat jauh berbeda dengan Islam. Yang di dalamnya dikenal istilah Majelis Umat, sebuah wadah yang menampung aspirasi umat dan tegak atas landasan amar makruf nahi mungkar untuk melakukan koreksi terhadap penguasa. Keimanan menjadi motivasi mereka dalam menjalankan amanahnya, karena semata menjalankan perintah Allah Swt. bukan untuk tujuan bisnis atau kepentingan pribadi lainnya. Semata memenuhi seruan-Nya sebagaimana tercantum dalam QS. al Isra (17) ayat 80, yang artinya:

“Katakanlah, “Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang dapat menolong.”

Makna “kekuasaan yang dapat menolong..”, diartikan oleh Imam Ibnu Katsir yaitu membela Kitabullah, menerapkan hukum Allah, melaksanakan yang diwajibkan dan menegakkan agama-Nya.

 

Terukir dalam sejarah Islam sosok yang selalu menjadi role model kepemimpinan. Dialah khalifah Umar bin Khaththab ra. Seorang pemimpin yang memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Swt. Keimanan yang kuat membuatnya tidak berani menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Begitu juga dengan cicit beliau Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera hingga sulit ditemukan orang yang berhak menerima zakat.

 

Sayangnya kedua sosok itu tidak akan pernah dijumpai dalam sebuah pemerintahan yang menganut kapitalisme sekuler. Kita hanya bisa mendapatkannya ketika Islam diterapkan dalam sebuah naungan kepemimpinan, di mana syariat Allah Swt. diterapkan secara sempurna dalam seluruh aspek kehidupan.

Wallahu alam Bissawab

from Suara Inqilabi https://ift.tt/4w2USPu
October 02, 2024 at 05:56AM

Bagikan Artikel ini