Mewujudkan Ketahanan Pangan pada Sistem Kapitalisme Hanyalah Ilusi

Mewujudkan Ketahanan Pangan pada Sistem Kapitalisme Hanyalah Ilusi

Istiqomah

(Pemerhati Ummat)

 

Kebutuhan pangan merupakan hajat hidup manusia dan itu kebutuhan penting bagi suatu bangsa yang harus mendapat perhatian secara serius, bahkan menyangkut kedaulatan Negara. Salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan adalah dengan menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 11/2023 tentang Pola Pangan Harapan. Seharusnya Pemerintah memperjelas apa yang dimaksud ketahanan pangan nasional.Apakah dengan jalan peningkatan produktivitas atau penguatan cadangan pangan nasional atau memperbesar bantuan pangan sebagaimana yang terjadi pada tahun 2023-2024″(mediaindonesia.com, 16-8-2024.)

Selanjutnya alokasi anggaran tersebut, menurut ( Syaiful Bahari) bahwa pemerintah tidak ada upaya yang serius dalam memperbaiki produktivitas pertanian mulai dari hulu hingga hilir, dan berulang-ulang sampai detik ini belum ada solusi tuntas. Misalnya terkait penyediaan bibit unggul, pupuk, pestisida, hasil pertanian pasca panen. Al hasil Indonesia masih jauh tertinggal dengan Negara-negara lain,bahkan orientasi RAPBN untuk Ketahanan Pangan 2025 lebih banyak mengalokasikannya ke cadangan pangan dan bantuan sosial pangan serta mengandalkan import seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Ketahanan Pangan Sangat Penting

Bangsa atau Negara mana pun persoalan pangan adalah salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dan akan berpengaruh besar. Manakala terpenuhinya kebutuhan pangan. Jika kebutuhan pangan itu sempurna dipastikan akan dapat tercukupi kebutuhan nutrisi tubuh manusia. Sehingga dengan tubuh seseorang menjadi sehat, akan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berpikir serta beraktivitas. Bilamana seseorang yang hidup di Masyarakat atau bangsa yang nutrisinya terpenuhi juga mudah dididik sehingga akan terbentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Sangat disayangkan, persoalan pangan masih terus berlanjut. Tidak sedikit masyarakat di berbagai daerah, terutama di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) mengalami kelaparan,gizi buruk/stunting. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan karena tingginya harga beberapa bahan makanan, pasokan/distribusi yang sulit. Muncullah dalam masyarakat di negeri ini juga mengalami hidden hunger (kelaparan tersembunyi), yaitu kekurangan gizi mikro.

Adanya persoalan ini serta minimnya alokasi dana untuk meningkatkan pangan, maka wajar jika ada yang beranggapan pemerintah kurang serius mengatasi problem pangan. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi memang sudah dilakukan, tetapi upaya itu kalah dengan peran pihak-pihak tertentu yang hanya ingin mencari keuntungan. Mereka menjadikan proyek pangan sebagai lahan basah untuk memperkaya pribadi.

Negara juga tidak menyelesaikan masalah mendasar dari kelangkaan pangan. Selama ini, distribusi selalu menjadi kendala dalam urusan pangan. Rantai distribusi yang panjang membuat masyarakat merasakan mahalnya bahan kebutuhan pokok. Belum lagi masalah kecurangan dalam prosesnya, seperti praktik penimbunan, makin menambah persoalan pangan.

Kerja yang Optimal

Apabila hendak menyelesaikan persoalan pangan, pemerintah perlu optimal mengambil kebijakan. Tidak hanya melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, melainkan juga memotong panjangnya rantai distribusi. Selain itu, haruslah Pemerintah dapat mengendalikan para oligarki atau Pengusaha kelas kakap yang bermain demi keuntungan pribadi dan wajib menghapus aktivitas penimbunan.

Semua upaya tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal disebabkan aturan atau kebijakan yang diterapkan saat ini ,kecuali dengan aturan tegas. Pemerintah harus memberikan sanksi yang dapat membuat jera. Aturan seperti ini hanya dapat dilakukan oleh pemegang kebijakan yang tidak mudah dibeli dengan uang/materi, yaitu mereka adalah orang-orang yang memahami amanahnya dan yakin jabatan di pundaknya kelak akan diminta pertanggungjawaban. Orang-orang yang seperti ini akan memaksimalkan potensinya untuk mengurusi masyarakat.

Islam memandang betapa pentingnya kualitas SDM.Jika SDM berkualitas alhasil outputnya kerja yang optimal serta terwujudlah SDM yg amanah dan dapat mewujudkan ketahanan pangan.

Selain itu dengan sistem pemerintahan Islam yang terpusat pada akidah Islam akan melahirkan kebijakan yang sesuai dengan pandangan Islam, bukan pada individu, apalagi oligarki. Sistem ekonomi Islam akan mengatur masalah produksi pangan (ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian), distribusi (kecurangan, praktik ritel, dll.), hingga konsumsi.

Sistem keuangan Islam akan mengelola penghasilan negara (kharaj, ganimah, fai, jizyah, pengelolaan SDA) untuk keperluan masyarakat, terutama ketahanan pangan. Sistem sanksi Islam juga akan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan kecurangan.

Mewujudkan Ketahanan Pangan

Sistem Islam, benar-benar akan mewujudkan ketahanan pangan di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama : Islam akan mengatur masalah lahan pertanian, mulai dari menjamin ketersediaan lahan pertanian dan tidak boleh mengizinkan lahan subur mengalami alih fungsi lahan. Negara juga tidak akan membiarkan lahan pertanian mati (tidak digarap pemiliknya). Jika terjadi demikian, negara akan mengambilnya dan memberikan kepada orang yang mampu mengelolanya. Kebijakan ini diterapkan berdasar hadis Rasulullah saw., “Orang yang memagari tanah, tidak berhak lagi (atas tanah tersebut) setelah (menelantarkannya) selama tiga tahun.”

Kedua : Negara akan membuat kebijakan industri berbasis industri berat. Politik industri mengarah pada kemandirian industri dengan membangun alat-alat produksi sehingga dapat menopang teknologi untuk pertanian secara mandiri.

Ketiga : Negara perlu memiliki kemandirian riset. Riset pangan dan teknologi dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan yang akan dimanfaatkan masyarakat, bukan untuk bisnis atau keuntungan oligarki.

Keempat: seluruh kebijakan di atas perlu anggaran. Anggaran dalam Islam berasal dari baitulmal yang telah diatur sesuai dengan syariat Islam.

Kelima: Negara mengatur distribusi pangan. Setidaknya ada dua cara, yaitu mekanisme harga dan non harga. Mekanisme harga maksudnya adalah negara memastikan harga pangan di pasar stabil dan terjangkau.

Negara akan melakukan pengawasan pasar hingga tidak terjadi penimbunan barang, kartel, penipuan, dsb. Saat negara menemui ketidakseimbangan penawaran dan permintaan, negara mengambil langkah intervensi pasar, seperti menyuplai barang yang langka. Khusus untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, negara akan mengeluarkan kebijakan non harga. Negara akan memenuhi seluruh kebutuhan pokok selama mereka kesulitan bekerja, semisal karena sakit atau cacat.

Kesimpulan:

Jika seluruh aturan berjalan dengan baik, negara dapat menjamin ketahanan pangan untuk rakyatnya. Namun hal tsb tidak bisa dilakukan, kecuali negara mengambil Islam sebagai ideologinya, bukan dengan sistem kapitalisme yang lebih mementingkan para kapitalis. Jadi, jika ingin ketahanan pangan tidak sekedar illusi, kaum muslim wajib kembali kepada sistem Islam secara Kaffah.

Wallahu’alam Bishawab.

from Suara Inqilabi https://ift.tt/erCAwuy
September 01, 2024 at 01:36PM

Bagikan Artikel ini