KAPITALISASI KESEHATAN DI TENGAH WACANA PENGADAAN DOKTER ASING

KAPITALISASI KESEHATAN DI TENGAH WACANA PENGADAAN DOKTER ASING

Oleh : Murni Supirman

Upaya pemerintah untuk merekrut dokter asing menuai kecaman dan penolakan dari berbagai pihak khususnya dari beberapa dokter yang tergabung dalam IDI. Meski IDI tidak sepenuhnya menolak, tapi harapannya pemerintah memprioritaskan WNI sebelum merekrut dokter asing.

Salah satu dokter yang mengecam rencana tersebut adalah Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG(K). Buntut dari penolakan tersebut, Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG(K) akhirnya dipecat dari posisinya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair). Dekan FK Unair Prof Budi Santoso dicopot setelah menolak rencana Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang ingin mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Pencopotan tersebut diumumkan langsung oleh Budi melalui aplikasi pesan instan WhatsApp. (Kompas.com)

Pemecatan itu terjadi tak lama setelah Ia menyatakan penolakannya terhadap rencana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia. (CNN Indonesia, 4/7/24)
“Secara pribadi dan institusi, kami dari fakultas kedokteran tidak setuju,” katanya. Prof. Budi juga yakin bahwa 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter berkualitas. Bahkan, ia yakin kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing. (tekno.tempo.co, 9/7/24)

Diketahui bahwa perekrutan dokter asing untuk berpraktik di Indonesia merupakan mandat UU Kesehatan (2023) yang baru saja disahkan. Terkait hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tujuan dokter-dokter asing yang akan didatangkan ke Indonesia bukan untuk menyaingi dokter lokal. Dia menjelaskan bahwa hampir 80 tahun merdeka, Indonesia masih kekurangan tenaga spesialis, dan yang paling banyak kosong adalah dokter gigi. Selain itu, ujarnya, distribusi juga kurang, seperti 65 persen puskesmas di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) yang mengalami kekosongan 9 jenis tenaga kesehatan. (antaranews.com, 3/7/24)

Keberadaan dokter asing untuk memenuhi kekurangan dokter menjadi sorotan ditengah hiruk pikuknya liberalisasi kesehatan di negeri ini. Sebab sudah menjadi rahasia umum hari ini segala yang berhubungan dengan kesehatan tak ada yang lolos dari komersialisasi hingga mengakibatkan biaya kesehatan di negeri ini semakin mahal. Tentunya hal ini dapat merugikan rakyat terlebih jika negara nantinya mendatangkan dokter asing tentu ada harga yang harus dibayar oleh negara yang nantinya berefek kepelayanan kesehatan yang tentunya tidak murah. Bukankah hal ini justru menambah beban pengeluaran negara dan beban berat bagi masyarakat nantinya.

Bukankah negeri ini tidak kehabisan orang-orang hebat. Andai saja negara memfasilitasi pendidikan kedokteran dengan biaya yang tidak fantastik tentu saja banyak generasi diluaran sana ingin menjadi dokter bahkan untuk dokter-dokter yang ingin kembali menempuh pendidikan spesialis tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Hanya saja karena terkendala biaya yang tidak sedikit, akhirnya banyak yang mundur teratur mengubur mimpi untuk menjadi seorang dokter atau dokter spesialis.

Jika memang Indonesia kekurangan dokter maka negara berkewajiban menyiapkan pendidikan bermutu untuk mencetak banyak calon-calon dokter ahli secara mandiri sembari menyediakan pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau bahkan jika perlu negara menggratiskan karena memang negara butuh agar geliat dunia pendidikan kedokteran semakin maju dan diminati karena mudah untuk di akses dan terjangkau. Kalaupun nantinya negara tetap membutuhkan tenaga dokter asing karena kurangnya tenaga ahli maka negara bisa memilih opsi menyewa jasa dokter ahli dengan aqod ijarah karena syara’ membolehkan hal tersebut.

Disisi lain negara juga berkewajiban memberi layanan kesehatan yang terjangkau dan lingkungan yang nyaman dan tertata untuk masyarakat agar kondisi kesehatan dalam lingkungan tempat hidup tidak memberi dampak dari ancaman berbagai penyakit yang berasal dari pola hidup dan lingkungan sekitar. Sebab banyaknya manusia sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan diawali dengan kondisi lingkungan dan pola hidup yang dijalankan. Tentu negara dan masyrakat harus bersinergi dalam mencegah penyakit yang bersumber dari lingkungan. Dengan begitu kesehatan masyarakat terjamin karena negara menjaga masyarakat dalam segala aspek.
Namun ini tentu sulit terealisasi jika negeri ini masih menerapkan sistem sekuler kapitalisme yang justru banyak merugikan masyarakat dengan biaya hidup yang mahal dan pajak yang banyak.

Hal ini tentu berbeda jika sistem Islam diterapkan oleh negara. Negara Islam menjadikan Kesehatan sebagai perhatian utama penguasa karena kesehatan merupakan kebutuhan pokok primer bagi masyarakat sebab masalah kesehatan menentukan kualitas orang-orang yang berada dibawah periayaannya. Negara tentu akan memfasilitasi dunia kesehatan dan menyiapkan dokter-dokter spesialis dibidangnya secara gratis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan serta menyelesaikan persoalan kekurangan dokter secara komprehensif dan mendasar dengan dukungan keuangan negara. Sehingga setiap individu dapat merasakan pelayanan tersebut tanpa was was memikirkan biaya.

Sekalipun nantinya negara membutuhkan dokter asing maka dengan kendali kebijakan negara, keberadaan dokter asing tentu tidak akan menimbulkan masalah dalam negara Islam. Sebab syara’ tidak melarang ketika negara ingin menggunakan jasa dokter asing dalam aqod ijarah. Namun sebelum itu dilakukan, negara pasti lebih memprioritaskan dokter-dokter yang sudah berkompeten yang ada di dalam daulah Islam.

Di sisi lain, para dokter muslim dan muslimah yang diberi amanah sebagai garda terdepan di bidang kesehatan dan kemanusiaan hendaknya menjadi agen perubahan dalam mewujudkan paradigma kehidupan bernegara yang shahih sesuai tuntunan Islam yang memang harus ditegakkan dan diterapkan agar terwujud Izzul Islam Walmuslimin.

Wallahu’alam bish-shawwab

from Suara Inqilabi https://ift.tt/cEfYtlh
July 24, 2024 at 06:20AM

Bagikan Artikel ini