Listrik Mahal pun Akhirnya Mati Akibat Vandalisme

Listrik Mahal pun Akhirnya Mati Akibat Vandalisme

Aisah Oscar

Aktivis Muslimah Kabupaten Subang

Perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lain (keindahan alam dan sebagainya) adalah arti dari vandalisme. Selain itu, vandalisme juga bisa diartikan sebagai perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.

Dilansir dari finance.detik.com, 20/06/2024 bahwa PT PLN (Persero) mengajak masyarakat untuk menjaga infrastruktur kelistrikan demi terjaganya pasokan listrik yang aman dan andal. Termasuk menjaganya dari perilaku vandalisme maupun pencurian yang kerap menyebabkan gangguan dan berakibat pada padamnya listrik pelanggan.

Seperti yang terjadi di daerah Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (16/6), di mana terjadi pencurian kabel yang berada di dalam gardu listrik terkunci. Pencurian tersebut sempat mengakibatkan listrik padam di sekitar lokasi gardu. Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto meminta masyarakat ikut membantu menjaga infrastruktur kelistrikan yang berada di sekitar rumah. Tindakan vandalisme dan pencurian seperti kabel listrik dinilai sangat merugikan karena akan berdampak pada padamnya aliran listrik warga. Sayangnya ini bukan satu-satunya alasan dari sering terjadinya pemadaman listrik, padahal listrik yang saat ini telah disediakan pemerintah mempunyai banyak jenis atau kategori yang ternyata mengalihkan beban tanggung jawab negara kepada masyarakat. Pengalihan subsidi listrik atau pemutusan subsidi listrik kepada masyarakat, menjadi beban lainnya dari beban hidup yang ditanggung masyarakat.

.

/ Dilihat dari fakta di atas, apa yang menyebabkan listrik mati? /

.

Sistem Kapitalisme-Neoliberal Biang Kerok Krisis Listrik di Indonesia. Memiliki konsep bahwa kenaikan tarif listrik yang dilakukan adalah karena terus meningkatnya subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana subsidi tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur seperti pembangkit listrik, rumah sakit, sekolah, dan jalan raya. Disamping itu karena tingkat elektrifikasi masih rendah maka dibutuhkan dana untuk investasi. Inilah alasan klasik yang senantiasa didengung-dengungkan Pemerintah. Namun alasan ini tentu saja adalah kamuflase semata. Tiap tahun tarif lisrik dinaikkan namun yang kita rasakan layanan publik tetap buruk. Listrik tetap mati. Sementara itu Pemerintah bisa saja membangun layanan publik yang baik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dengan harga murah bahkan gratis asal memiliki political will.

Selain itu kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang terus melonjak tidak bisa dipisahkan dari liberalisasai Kelistrikan yang dimulai sejak “UU Ketanagalistrikan no 20 tahun 2002 disahkan yang menjadi payung hukum legalisasi perampokan terhadap ladang minyak dan gas (migas) di Indonesia . Akibatnya hampir 80% ladang migas Indonesia dikuasai asing (ugm.ac.id, 26/9/2013).” Pemerintah tidak lebih sebagai regulator dan fasilitator saja, sementara pengeloaan diserahkan pada mekanisme bisnis.

.

Liberalisasi ini diperkuat dengan UU No. 30 th 2009 tentang ketenagalistrikan. Dilakukan unbundling vertikal (pemecahan secara fungsi, yaitu fungsi pembangkit, transmisi dan distribusi). Dengan demikian pembangkit , transmisi dan distribusi hingga ritel/penjualan ke konsumen dapat dilakukan sepenuhnya oleh swasta.

.

Adapun tingginya tarif listrik ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menyerahkan pengelolaan listrik dan sumber energinya yakni migas dan batu bara kepada swasta asing. Yang hasilnya tidak dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat justru menyengsarakan rakyat. Semua ini berbeda dalam pandangan Islam.

.

/ Listrik Dalam Pandangan Islam /

.

Dalam Islam, listrik merupakan kepemilikan umum yang wajib dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Listrik masuk dalam kategori ‘api’ atau energi. Sebagaimana Nabi Saw pernah bersabda: “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkata yaitu padang rumput, air dan api.” (HR Abu Daid dan Ahmad).

.

Energi listrik berasal dari tambang migas dan batu bara. Barang tambang tersebut juga masuk ke dalam kepemilikan umum sehingga tidak boleh dikomersilkan pengelolaan juga hasilnya. Barang tambang harus dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat. Negara juga bertanggung jawab secara penuh kebutuhan listrik rakyatnya baik yang mampu maupun kurang mampu.

.

Terkait kepemilikan umum, Imam at-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasulullah ﷺ. untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasulullah ﷺ. lalu meluluskan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat,

“Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu).” Rasul saw. kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR at-Tirmidzi).

.

Tindakan rasul Shalallahu Alaihi Wassalam yang membatalkan pengelolaan tambang yang sangat besar (bagaikan air yang mengalir) menunjukkan bahwa barang tambang yang jumlah sangat besar tidak boleh dimiliki oleh pribadi, karena tambang tersebut merupakan milik umum.

.

Oleh karena itu, negara tidak boleh menyerahkan penguasaan dan pengelolaan listrik juga bahan baku pembangkit listrik kepada swasta apalagi asing. Hal ini karena listrik dan barang tambang yang jumlahnya sangat besar adalah milik umum yang harus diperoleh masyarakat dengan harga murah bahkan kalau perlu gratis.

Dengan demikian listrik mati akibat vandalisme tidak akan pernah terjadi di sistem Islam. Karena mereka tidak punya alasan untuk mencuri yang mengakibatkan kematian.

.

Sayangnya semua itu tidak didapatkan dalam sistem kapitalis sekuler hari ini. Sistem seperti ini hanya ada dalam Islam, yakni sistem negara yang menerapkan islam secara kaffah.

Wallahu a‘lam bis-shawab.

 

 

 

 

from Suara Inqilabi https://ift.tt/hJw5oOv
June 20, 2024 at 08:18PM

Bagikan Artikel ini