Retreat Pejabat, Harapan Baru Untuk Rakyat?

Retreat Pejabat, Harapan Baru Untuk Rakyat?

Emma Aji Sulistyani, S.Pd

 

Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah selesai mengikuti Akademi Militer atau Akmil di Magelang, Jawa Tengah. Akmil di Magelang itu dilaksanakan selama 3 hari mulai Jumat 25 Oktober sampai hari ini, Minggu (27/10/2024). Para pejabat di KMP menyatakan siap bekerja setelah pembekalan (retreat) berbau healing tersebut. Menariknya, retreat ini di klaim tak sepeser pun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan seluruhnya murni menggunakan dana pribadi milik Presiden Prabowo Subianto.

Selama pembekalan, para menteri mendapatkan fasilitas penginapan mewah dan lengkap. Total ada sekitar 120 tenda disiapkan untuk tempat istirahat para menteri. Tenda mewah atau glamping (glamour camping) tersebut berlokasi di Borobudur Golf Magelang. Di dalam tenda terdapat ruang tamu di bagian depan, lengkap dengan empat kursi, meja persegi, televisi, hingga karpet permadani. Tersedia juga pendingin ruangan atau AC di ujung ruangan.

Sementara itu, Peneliti Bidang Politik dari The Indonesian Institute (TII), Felia Primaresti, melihat pembiayaan retreat yang bersumber dari dana pribadi justru problematik. Ini karena melibatkan banyak elemen negara, termasuk TNI/Polri dan juga pejabat publik sekelas menteri/wakil menteri/kepala badan. Menurut dia, penggunaan uang pribadi untuk kegiatan yang notabene merupakan bagian dari pekerjaan, dalam hal ini pembekalan Kabinet Merah Putih juga akan rentan konflik kepentingan.

Terlepas dari pro dan kontra terkait pembiayaan tersebut, Retreat diadakan dengan tujuan untuk menyatukan visi dan misi, membentuk bonding serta team building. Persoalannya, rakyat bukan hanya butuh pejabat yang disiplin dan sinergi tapi harus punya visi baru untuk perubahan.

 

Wajah Baru dan Harapan Perubahan

 

Publik masih menyangsikan perubahan yang ingin dicapai dalam pemerintahan baru. Usai euforia retreat Kabinet Merah Putih, banyak masyarakat menilai kegiatan tersebut hanya berakhir pada retorika tanpa tindak lanjut yang nyata. Semangat kebersamaan serta kesatuan visi dan misi belum menjamin baik buruknya kinerja. Ini karena kabinet tersebut berdiri di atas asas kepentingan dan manfaat yang ingin dicapai dalam koalisi gemuk pemerintahan Prabowo-Gibran.

Susunan kabinet yang didominasi elite parpol dan loyalis penguasa sesungguhnya hal yang lumrah terjadi dalam demokrasi. Ini karena dalam politik demokrasi, politik transaksional pasti terjadi. Tidak ada makan siang gratis untuk memenangkan kontestan yang dipilih. Ketika menang, para pendukung sudah pasti meminta jatah kursi dan jabatan. Termasuk dalam pemilihan pejabat publik yang baru, KMP, yang dibentuk dengan spirit bagi-bagi kue kekuasaan, bukan integritas dan profesionalitas. Adanya tukar guling jabatan antara parpol (golkar dan Gerindra) menguatkan hal itu. Sebagaimana yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengakui adanya tukar guling jabatan dengan Partai Gerindra

Meski pemerintah mengklaim bahwa penunjukan menteri sudah sesuai bidang dan keahlian masing-masing, faktanya sejumlah menteri dari parpol tidak memiliki keterkaitan latar belakang dan pengalaman dengan posisi kementerian yang dipimpin. Sebut saja AHY yang menduduki Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, berlatar belakang militer yang tidak ada sangkut pautnya dengan infrastruktur dan pembangunan. Lalu ada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid yang berlatar belakang lulusan sarjana ilmu budaya UI dan magister ekonomi IPB, juga tidak nyambung dengan bidang agraria dan tata ruang atau pertanahan.

Sejatinya yang dibutuhkan rakyat saat ini bukan hanya kedisiplinan dan sinergitas antarpejabat. Rakyat membutuhkan visi baru perubahan yang fundamental, bukan sekadar retorika dan narasi indah yang dikemas dengan berapi-api. Visi baru tersebut ialah perubahan yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit negeri ini, di antaranya kemiskinan, pengangguran terbuka, kriminalitas, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.

 

Pejabat Dalam Sistem Islam

 

Dalam Islam, pejabat dipilih sebagai pembantu pelaksanaan tugas khalifah. Mereka dipilih dari orang yang memiliki integritas (syakhshiyah Islamnya tinggi) dan punya kapabilitas, jauh dari konflik kepentingan. Integritas yang dimaksud ialah pola pikir dan pola sikap yang sesuai dengan Islam. Adapun kapabilitas dilihat dari kemampuan secara fisik dan keilmuan yang dimiliki individu calon pejabat.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, khalifah dibantu pembantu yang disebut dengan mu’awin. Dalam kitab Ajhizah Daulah al-Khilafah karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, mu’awin adalah pembantu yang telah diangkat oleh khalifah untuk membantunya dalam mengemban tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan. Karena banyaknya tugas-tugas kekhalifahan, khususnya ketika wilayah negara Khilafah menjadi makin besar dan bertambah luas, khalifah akan berat untuk mengembannya seorang diri. Oleh karena itu, ia membutuhkan orang yang dapat membantunya dalam mengemban tanggung jawab kekhalifahan dan melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan itu. Mu’awin terdiri dari dua, yaitu Mu‘âwin at-Tafwîdh dan Mu‘âwin at-Tanfidz.

Pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar ra. dan Umar bin Khaththab ra. menjadi mu’awin beliau dengan wewenang yang bersifat umum dalam tugas tertentu dan bukan dalam semua aktivitas. Kenyataan ini berlanjut hingga pada masa Abu Bakar ra. ketika peran Umar bin Khaththab ra. sebagai mu‘âwin Abu Bakar sangat menonjol dalam wewenang yang bersifat umum.

Disisi lain, pejabat dalam sistem islam, merupakan pelaksana dari aturan. Sementara dalam sitem islam, aturan yang diterapkan adalah aturan Allah yang sudah pasti dan mengikat semua pihak, baik pejabat, aparat maupun rakyat. Dengan konsekuensi ini, tidak akan ada celah bagi perilaku jual beli hukum, revisi aturan, pejabat korupsi, curang, konflik kepentingan, dan bagi-bagi jatah kursi dan kekuasaan. Aneka perilaku maksiat tersebut akan dicegah dengan sistem politik ekonomi dan sosial pendidikan yang berbasis aqidah Islam.

Alhasil, hanya sistem islam yang akan mampu melahirkan pejabat-pejabat berintegritas dan berkapasitas yang akan menerapkan aturan Allah SWT. Hanya dengan menerapkan aturan Islam secara Kaffah dalam bingkai khilafah itulah menjadikan kehidupan sejahtera dan terwujud rahmat bagi seluruh alam.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman :

 

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَا تَّبِعُوْهُ وَا تَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

 

“Dan ini adalah Kitab (Al-Qur’an) yang Kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah, dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat,”

(QS. Al an’am 155)

from Suara Inqilabi https://ift.tt/89UlCeZ
November 06, 2024 at 06:06PM

Bagikan Artikel ini