Solusi Islam Strategi Keamanan Maritim

Solusi Islam Strategi Keamanan Maritim

Oleh : Lulu Sajiah, S.Pi

Pemerhati Agromaritim

Indonesia memiliki lautan luas selalu menyimpan misteri dan petualangan, tetapi di balik daya tariknya terdapat bahaya yang mengintai, perompakan. Ancaman perompakan terus menimbulkan tantangan bagi keamanan maritim, membahayakan nyawa pelaut, dan memengaruhi perdagangan global. Di dunia yang saling terhubung saat ini, menjaga kapal dan awak maritim menjadi lebih penting dari sebelumnya.

 

JPNN.com (16 Oktober 2024) menginformasikan data terbaru dari ICC International Maritime Bureau mengungkap sepanjang 2023 terjadi 55 kasus perompakan di wilayah perairan Indonesia, yang mana 38 kasus di antaranya terjadi di Selat Singapura, jalur perdagangan maritim tersibuk di dunia dan 17 kasus lainnya tersebar di perairan domestik Indonesia.

 

DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa seorang pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) menyatakan bahwa peningkatan kasus perompakan ini mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan dan manajemen keamanan laut di Indonesia. Laporan ini menegaskan bahwa keamanan maritim nasional masih berada dalam kondisi rentan. Dia juga mengidentifikasi keterbatasan anggaran dan kurangnya alokasi dana untuk sektor keamanan maritim menjadi akar masalah yang perlu segera diatasi oleh pemerintah, dan menyoroti bahwa anggaran keamanan maritim saat ini hanya sekitar 0,2% dari total anggaran pertahanan Indonesia, jauh dari cukup untuk menghadapi tantangan keamanan laut yang makin kompleks. “Kita membutuhkan Coast Guard yang dilengkapi dengan kewenangan serta teknologi canggih, seperti radar deteksi jarak jauh, drone pengawasan, dan armada kapal patroli cepat, untuk secara efektif menanggulangi perompakan dan ancaman maritim lainnya,” kata Capt. Marcellus. Solusi jangka panjang untuk memberantas pembajakan oleh perompak adalah sistem pemerintahan yang stabil dengan adanya peradilan fungsional.

 

Bajak laut sebagai musuh bersama seluruh umat manusia, para ahli hukum mendesak rakyat untuk tidak bersikap toleran terhadap tindakan mereka dan memuji pemberantasan pembajakan. Perompakan merupakan kejahatan internasional yang dapat ditindak tegas oleh negara mana pun.

 

Khilafah Islamiyah Mampu Menguasai Maritim

 

Pernyataan solusi dari Capt.Marcellus bisa direalisasikan hanyalah di negara yang memiliki seperangkat peraturan dan bersandar pada Islam, yakni Khilafah Islamiyah.

 

Mencegah Pembajakan memerlukan pendekatan yang beragam dan kolaboratif. Merangkul teknologi mutakhir, seperti sistem pengawasan dan platform komunikasi yang aman, memperkuat pertahanan terhadap pembajakan. Lebih jauh, kerja sama internasional melalui kerangka hukum, proses ekstradisi, dan pengadilan khusus memastikan bahwa para perompak menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan mereka. Membangun ketahanan di antara para pelaut melalui program pelatihan dan dukungan yang komprehensif juga penting. Dengan menerapkan praktik terbaik ini dan mendorong kolaborasi global, kita dapat mengarungi lautan dengan keyakinan yang lebih besar, dengan mengetahui bahwa keamanan maritim tetap menjadi prioritas utama.

 

Para khalifah menempatkan ruang maritim di pusat kenegaraan. Penguasa menciptakan kesan membawa laut untuk dirinya sendiri; lebih dari sebuah “akademi angkatan laut” yang sesungguhnya. Posisi kepemimpinan tertinggi, khususnya di militer, harus tahu bagaimana memimpin sebuah kapal dan satu skuadron.

 

Sejarah telah menjawab keunikan penanganan kemananan maritim di Laut Mediterania pada masa Khilafah Abbasiyah, sangat bersinar dan menarik dunia internasional membangun diplomasi dan perdagangan dengannya. Reputasi sebagai negara maju, tangguh, dan berperadaban berhasil mengecilkan musuh-musuhnya.

 

Badan air buatan yang dekat dengan istana di Marrakesh dibangun untuk tujuan latihan manuver yang dipimpin langsung khalifah. Kapal besar dan kecil (qata’i) berpartisipasi dalam manuver ini. Dan pelaut pemula harus belajar mendayung, berperang, menaiki kapal musuh, dan memimpin unit mereka. Membangun badan air buatan yang cukup besar untuk menyimulasikan pertempuran laut di ibu kotanya, yang terletak jauh di pedalaman.

 

Jalur laut makin familiar bagi umat Islam. Jalur maritim sering lebih disukai untuk memindahkan orang dan barang, terutama di daerah yang sulit diakses melalui darat. Perjalanan haji, perjalanan dagang, perjalanan diplomatik para pejabat dilakukan melalui laut. Karena itulah mengamankan laut merupakan politik penting para khalifah.

 

Kebutuhan untuk mempertahankan wilayah lebih diutamakan daripada harapan untuk serangan baru di ibu kota negara asing. Pembelaan di pesisir pantai dan mengamankan benteng, lebih layak daripada pejuang yang menyeberangi air ke luar negeri dan berpartisipasi dalam penaklukan pulau itu. Para sukarelawan yang mengawasi laut dan mempertahankan pantai, seperti penjaga perbatasan wilayah, diberi tingkat rasa hormat yang sama seperti para penakluk pertama.

 

Khalifah tetap mengonsolidasikan kota-kota pelabuhan sebagai wilayah perbatasan yang diprioritaskan untuk dijaga. Karakteristik khas kota pelabuhan dibangun agar berperan sebagai benteng maritim, pelabuhan laut, galangan kapal, dan titik keberangkatan para sukarelawan jihad. Seperti di front terestrial, khalifah memerintahkan inspeksi organisasi maritim, kapal, dan kru yang ditinggalkan oleh pemerintahan Umayyah. Garis pantai Suriah-Palestina ditempatkan di bawah kendali langsung khalifah.

Wallaahu ‘alaam bishshawaab.

from Suara Inqilabi https://ift.tt/GHx6BXE
October 31, 2024 at 05:42AM

Bagikan Artikel ini