Subsidi LPG Jadi BLT, Apakah Solusi yang Tepat?
Subsidi LPG Jadi BLT, Apakah Solusi yang Tepat?
Oleh : Noneng Sumarni, S.Pt
Rakyat kembali menjerit. Harga LPG 3 kg bakal naik. Pemerintah berencana akan menarik subsidi LPG 3 kg dan mengalihkannya dalam bentuk BLT. Sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno, bahwa dalam setiap tabung 3 kg ada subsidi pemerintah Rp33 ribu. Jika pemerintah menarik subsidi maka harga LPG yang biasanya Rp20 ribu akan ikut naik menjadi Rp53 rb (CNBCIndonesia, 21/7/2024).
Saat ini pihaknya memperhitungkan setiap rumah tangga akan mendapat jatah subsidi setara 3-4 tabung perbulannya. Dengan asumsi subsidi LPG 3 kg per tabung sebesar Rp. 33 rb. Maka jatah subsidi tunai yang langsung dikirimkan ke warga yaitu sebesar Rp. 100 rb perbulan.
Total penggunaan APBN untuk LPG 3 kg selama 5 tahun terakhir (2019-2024) lebih kurang Rp 460 triliun. Namun, harga elpiji di pasar selalu lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji 3 kilogram yang ditetapkan tiap pemerintah daerah. Sehingga masih banyak masyarakat yang mendapatkan harga elpiji di atas HET yang ditetapkan. Hal ini diungkapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (Kompas.com, 04/07/24)
Selama ini penjualan LPG 3 kg masih terbuka luas, siapapun bisa membelinya. Bahkan, banyak konsumen LPG non subsidi juga membeli LPG bersubsidi 3 kg karena harganya jauh lebih murah. Hal ini mengakibatkan beban subsidi negara semakin membengkak. Oleh karena itu pemerintah berencana untuk mengalihkan subsidi LPG menjadi BLT. Apakah Langkah ini akan menjadi solusi yang tepat atau justeru akan memunculkan masalah baru?
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah kepada Beritasatu.com, Rabu (17/7/2024) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan ini akan sangat rumit karena antara penerima BLT dengan LPG, meskipun fokusnya sama pada orang tidak mampu, tetapi LPG ini kaitannya dengan produktivitas perekonomian. Dengan pengalihan subsidi ke BLT dikhawatirkan akan menyebabkan harga-harga akan melambung tinggi sehingga daya beli masyarakat turun. Trubus menilai, program ini bukan solusi karena sejauh ini implementasinya belum efektif. Justeru, menurutnya kebijakan ini hanya akan membuat masalah baru.
Dalam sistem kapitalis, pemberian subsidi didasarkan pada untung rugi, bukan atas dasar kebutuhan rakyat. Ideologi ini menjadikan standar kebijakan berdasarkan masalah ekonomi. Kalau negara dapat untung, akan dilakukan. Jika sebaliknya, negara akan mencari jalan agar tetap mendapatkan keuntungan. Pemerintah juga hanya sebagai regulator, hanya membuat kebijakan. Tidak memastikan rakyat benar-benar mendapatkan apa yang dibutuhkan.
Islam memiliki berbagai mekanisme pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menjadikan negara sebagai rain dengan pelayanan yang sama pada semua indoividu rakyat. LPG merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh semua rakyat. Negara akan memastikan semua warga mendapatkannya dengan mudah dan murah (terjangkau). Sistem islam yang sederhana, cepat dan petugas Amanah akan mewujudkan layanan pada rakyat yang membuat hidup rakyat nyaman dan Sejahtera.
Wallahu a’lam bish-shawwab
from Suara Inqilabi https://ift.tt/jOSP9ks
August 02, 2024 at 12:58PM
Belum ada Komentar untuk "Subsidi LPG Jadi BLT, Apakah Solusi yang Tepat?"
Posting Komentar