Gen Z Susah Cari Kerja karena Salah Pilih Jurusan?

Gen Z Susah Cari Kerja karena Salah Pilih Jurusan?

Noneng Sumarni, S.Pt

(Praktisi Pendidikan/Guru SMP)

 

Sungguh miris, nyaris 10 juta anak muda menganggur tahun ini. Padahal, Pendidikan tinggi vokasi sudah melakukan link and match dengan dunia industri. SMK pun sudah dimasifkan. Keduanya diharapkan mampu melahirkan lulusan yang siap kerja. Namun faktanya, anak muda semakin sulit mencari kerja. Bahkan mereka sampai putus asa dalam mencari kerja. Apakah artinya program terebut tidak bisa dijadikan solusi mengurangi pengangguran, terutama di kalangan anak muda?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 3.618.300 orang dari kelompok Gen Z menganggur. Usia mereka ada pada rentang 15-24 tahun. Sebanyak 1.034.119 orang merupakan pengangguran dari kelompok usia 15-19 tahun. Dan sebanyak 2.584.181 orang yang merupakan pengangguran dari kelompok usia 20-24 tahun (kumparanBisnis, 04/08/24).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 sebanyak 9,9 juta orang masuk ke dalam kategori tidak sedang belajar, bekerja, dan dalam pelatihan atau not in education, employment, and training (NEET) dengan rincian 5,73 juta orang merupakan perempuan muda sedangkan 4,17 juta orang tergolong laki-laki muda. Jumlah masyarakat muda berstatus NEET tersebut setara dengan 22,25% dari total penduduk usia 15-24 tahun secara nasional pada Agustus 2023 sebanyak 44,47 juta.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyampaikan bahwa penyebab gen z menjadi penganggguran atau terkategori NEET adalah salah jurusan. Salah jurusan yang dimaksud adalah jurusan yang daimbil tidak banyak dibutuhkan di lapangan pekerjaan (mismatch). Menurut Maliki, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas rata-rata waktu yang dibutuhkan gen z yang baru lulus untuk mendapatkan pekerjaan 6 bulan. Namun, jika salah jurusan waktu yang dibutuhkan gen z untuk mendapatkan pekerjaan bisa sampai 1 tahun.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyatakan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia didominasi oleh pendidikan vokasi yang mencapai 8,9 persen. Pendidikan vokasi sejatinya hanya untuk mengakomodasi keinginan korporasi untuk memiliki SDM murah, tetapi berkualitas. Kualitasnya pun sesuai dengan kebutuhan perusahaan, bukan negara. Artinya, dalam tata kelola sistem ekonomi kapitalisme, seluruh kendali ada di tangan korporasi, mulai dari arah politik hingga pendidikan.

Sistem ekonomi kapitalisme menjadikan pemerintahan tunduk pada korporasi. Ini karena pemilik modal sistem demokrasi memang mampu menyetir para politisi. Akhirnya, kebijakan pemerintah selalu saja berpihak pada pengusaha. Contahnya, UU Omnibus Law dan UU lainnya, kian hari makin terlihat keberpihakannya pada mereka. Penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang makin kuat mencengkeram negeri ini menjadi tiket masuk korporasi asing menguasai SDM dan SDA negeri ini.

Padahal, pemilik hakiki SDA yang melimpah itu adalah rakyat. Pemerintah seharusnya mengelola SDA dengan baik, bukan malah diserahkan kepada asing dan swasta. Pengelolaan SDA oleh negara akan membuka lapangan kerja. Sehingga masalah pengangguran akan terurai. Meski, tidak sampai tuntas.

 

Islam sebagai ideologi yang melahirkan aturan dalam kehidupan mampu menuntaskan masalah pengangguran. Pertama, Negara memberikan edukasi kepada masyarakat terutama dalam sistem pendidikan tentang wajibnya bekerja bagi laki-laki dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah SWT. Dalam islam Pendidikan diarahkan agar generasi muda memiliki syakhsiyah Islamiyah, berjiwa pemimpin dan mampu menyelesaikan berbagai masalah kehidupan dengan ilmu yang didapatnya. Selain itu, negara akan menyelenggarakan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan negara sehingga generasi muda akan berdaya sesuai keahliannya di negerinya bukan menjadi budak korporat.

 

Kedua, SDA akan dikelola oleh negara dengan memberdayakan rakyat sehingga akan membuka lapangan kerja. Hasil dari pengelolaan SDA digunakan untuk kemaslahatan umat. Hal ini akan menjamin kesejahteraan rakyat. Selain itu, negara wajib menciptakan lapangan kerja agar setiap laki-laki yang bertanggungjawab atas nafkah keluarganya dapat bekerja untuk memenuhi nafkah. Negara juga akan memberi bantuan modal dan memberi keahlian kepada rakyat yang membutuhkan.

 

Terakhir, negara harus berpihak kepada pengusaha maupun buruh secara adil. Tidak boleh ada pihak yang mendzolimi dan merasa dizolimi oleh pihak lainnya. Oleh karena itu kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak kerjasama yang saling menguntungkan.

Hal ini tentu dapat terwujud ketika negara menerapkan sistem ekonomi islam dan sistem pendidkan islam dalam naungan negara yang berideologi Islam.

Wallahu a’lam bish-shawwab

from Suara Inqilabi https://ift.tt/EopN3Fk
August 25, 2024 at 09:02AM

Bagikan Artikel ini